KPU – Bawaslu Beda Pendapat soal PNS Boleh Ikut Kampanye Terbuka Pilpres

Bawaslu RI tidak mengizinkan PNS ikut muncul atau berpartisipasi dalam kampanye tersingkap dua pasangan peserta Pilpres 2019, baik rapat umum Jokowi – Maruf Amin maupun Prabowo Subianto – Sandiaga Uno.

Anggota Bawaslu Rahmat Bagja mengatakan, pelarangan tersebut menurut aturan Badan Kepegawaian Nasional (BKN). Bahkan, PNS pun tetap dilarang ikut kampanye tersingkap meskipun diadakan pada hari libur.

“ASN (aparatur sipil negara; nama baru PNS) tak boleh berpihak. ASN tak boleh mengekor kampanye terbuka. Sabtu-Minggu atau libur pun tidak boleh,” ujar Bagja di Kantor KPU Pusat Jalan Imam Bonjol Jakarta Pusat, Jumat (22/3/2019).

Bagja pun menegaskan PNS atau ASN jangan menunjukan keberpihakannya untuk salah satu kubu peserta pilpres lewat media sosial.

Namun, PNS dibolehkan menerima bahan kampanye laksana pamflet, poster, atau lainnya. Itu juga tak boleh dipertunjukkan di ruang publik.

Sementara KPU malah memunyai pendapat berbeda. PNS dibolehkan menghadiri atau berpartisipasi dalam kampanye terbuka. Namun, ada peraturan khususnya.

Anggota KPU RI Wahyu Setiawan mengatakan, PNS boleh menghadiri kampanye pilpres di luar jam kerja atau hari libur.

”Boleh saja hadir, asal ketika tidak kerja atau libur. Saat menghadiri kampanye terbuka, PNS pun dilarang menggunakan atau mengindikasikan identitasnya sebagai PNS,“ tegasnya.

Ia menjelaskan, PNS memunyai hak yang sama laksana warga lainnya, walau masih terdapat peraturan khusus saat mengekor kampanye politik.

 

“Mereka datang sebagai penduduk biasa, kan punya hak pilih sama laksana yang lain,” kata Wahyu.